Sampai kapan kalian akan terus mencari mobil2 yang berpenumpang kurang dari 3 orang pak, sementara kaca mobil saat ini semakin menghitam, hehehehehhe

Bermula dari pengumuman lulusnya saya dalam Ujian Tertulis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Alhamdulillah, diterima menjadi CPNS dan semoga menajdi ladang amal, kreasi, dan belajar yang baru. Tanggal 9 Desember sebenarnya sudah dilakukan pemberkasan, penyerahan berkas asli dan foto kopi, tetapi kemudian issue berkembang di antara teman2 senasib sependeritaan, bahwa SKCK harus yang masa berlakunya sampai dengan bulan Februari dan harus diserahkan salinan laboratorium Surat Bebas Narkoba.

Alhasil ada tahapan lagi yang harus saya lalui, yakni memperpanjang SKCK dan menyerahkannya ke Balaikota. Ternyata perpanjang SKCK nggak bisa di Polsek untuk urusan pemberkasan CPNS, harus di Polres, terbayanglah saya akan Polres Kabupaten Tangerang, Tigaraksa..

Sebenernya sudah ada gambaran tentang daerah Tigaraksa, karena saya orang Kabupaten Tangerang miris rasanya kalau tidak tahu yang namanya Tigaraksa, Pusat pemerintahan kabupaten Tangerang, saya dulu pernah ke Tigaraksa ketika ngukur jalan, jalan2 teu pararuguh dengan motor mulai dari Curug, Tigaraksa, Kotabumi sampai ke perbatasan Serang huihhh serem banget deh.

Sekarang harus ke Tigaraksa kembali, wahhh ternyata sudah banyak berubah, dan persepsi saya juga berubah, ternyata jalan2 ngukur jalan saya yang pertama itu baru sebatas Plang/Papan Nama yang menandakan daerah Tigaraksa pusat pemerintahan Kabupaten, ternyata untuk masuk lagi ke dalam butuh 6 KM, dan jalanan yang harus dilalui tidak 100% mulus,

Tapi saya suka, karena saya belajar hal yang baru dan mendekat dengan realitas

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger

Sekarang, rakyat pun sudah diarahakan, sudah diopinikan, sudah dikonstruksikan oleh media

Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar

Media… jadi tanda tanya

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger

Aprizal Rahmatullah – detikNews

Maguidanao – Polisi Filipina masih menyelidiki pembantaian terhadap keluarga pendukung politisi lokal termasuk jurnalis di Maguindanao, Filipina Selatan. Data terakhir, total jumlah korban menjadi 57 setelah 11 mayat kembali ditemukan.

Seperti dilansir situs AlJazeera.net, Kamis (26/11/2009), mayat-mayat tersebut digali dari lubang-lubang dangkal dekat Provinsi Maguindanao Selatan. Pembantaian ini dinilai pembunuhan terkait politik yang terburuk sepanjang sejarah FIlipina.

Polisi telah menetapkan secara resmi Walikota setempat Andal Ampatuan Jr sebagai tersangka utama pembantaian. Andal adalah kepala Kotamadya Datu Unsay, yang juga sekutu kuat politik Presiden Filipina Gloria Arroyo.

Pada hari Selasa 24 November, Arroyo bersumpah habis-habisan untuk menindak tegas mereka yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut. Ia mengatakan tidak ada seorangpun dapat lolos dari jeratan hukum.

Arroyo sendiri telah menyatakan keadaan darurat di Maguindanao dan sebagian provinsi tetangga. Termasuk mengirimkan ratusan pasukan tambahan ke daerah Maguidanao.

Pejabat militer juga menetapkan pengawal yang disewa oleh Ampatuan sebagai tersangka dalam pembantaian. “Kami tidak akan memperlakukan siapa pun di atas hukum” Juru bicara polisi Filipina Leonardo Espina.

“Menurut laporan awal, orang-orang yang diculik dan dibunuh oleh sebuah kelompok yang dipimpin langsung oleh walikota Datuk Unsay,” tandas Espina.

(ape/fiq

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger

KKN atau bad governance menjadi ciri khas pemerintahan orde baru, hal ini terjadi pada pegawai di lapisan bawah yang terpaksa KKN untuk menambah pemasukan mereka sampai ke pejabat tinggi negara yang menciptakan perangkat hukum dan kebijakan yang menyebabkan mereka mendapatkan perlindungan dan keuntungan yang tidak terbatas. Pada akhir orde baru KKN ditandai dengan pengangkatan pejabat-pejabat publik tidak berdasarkan kecakapan dan keahlian yang dimiliki (merit system). Tata kelola pemerintahan yang buruk pada masa orde baru dan pemerintahan penggantinya telah membuat Indonesia masuk ke dalam jajaran negara paling korup di dunia. (Indeks Persepsi Korupsi 2007)

Pemikiran mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tidak berhasil. (Blaxall, 2000; Eid, 2000; Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terne,1998 dalam Laporan Smeru : Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan) Salah satu penyebabnya karena program dan proyek pengentasan dan penanggulangan kemiskinan menjadi sarang subur tempat terjadinya praktek KKN.

Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin pada tahun 2001 sebesar 17,5 % atau berkisar 34,6 juta jiwa, sedangkan berdasarkan angka Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) mencapai 52,07 %, lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia pada tahun yang sama. Dalam hitungan lain, hasil SUSENAS mengantongi angka 98 juta jiwa (48%) penduduk miskin Indonesia.

Dilihat dari sisi alokasi anggaran yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah sudah memiliki semangat yang positif untuk memerangi kemiskinan. Sejak tahun 2004, alokasi anggaran untuk pengurangan kemiskinan terus meningkat dari Rp 18 triliun menjadi Rp 51 triliun di tahun 2007. Anggaran pengentasan kemiskinan kemudian disalurkan melalui beberapa program seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, bantuan sekolah/pendidikan, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan pemberian kredit mikro serta program terbaru yang diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Semua program tersebut bertitik tolak dari paradigma pendapatan (income) sebagai patokan dalam memberantas kemiskinan. Realitasnya, tingkat kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan bahkan ada kecenderungan untuk terus meningkat.

Dalam lokakarya tukar pengalaman daerah dalam pengarusutamaan upaya penanggulangan kemiskinan di Bali tahun 2004 terungkap bahwa salah satu kendala dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah Pertama penyimpangan dan salah sasaran serta masih kuatnya mental KKN. Kedua melaksanakan tata pemerintahan yang baik di era otonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan, hal itu dicirikan oleh adanya transparansi dengan memberi masyarakat akses luas terhadap informasi publik, kemudian partisipasi masyarakat termasuk dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan, dan ciri berikutnya adalah akuntabilitas yang menjadikan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ketiga memenuhi komitmen internasional misalnya millenium development goals (Bambang Bintoro Soedjito, Bappenas, 2004).

Perwujudan tata pemerintahan yang baik di Indonesia memiliki beberapa kendala antara lain, persoalan pertama adalah ketidak percayaan publik (public distrust) pada birokrasi. Masalah ini terkait dengan kenyataan di mana birokrasi pada saat orde baru tidak bisa dikontrol oleh elemen masyarakat madani secara memadai, bahkan masyarakatlah yang dikontrol oleh birokrasi. Situasi tersebut membuat berbagai urusan yang mempertemukan masyarakat dengan elemen birokrasi berujung pada ketidakberesan para birokrat dalam mengelola negara atau memberi layanan kepada masyarakat. Korupsi, pembengkakan nilai proyek, suap atau sogok untuk memperoleh layanan dari birokrasi dan berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip good governance menumpuk dalam kurun 30 tahun. Akumulasi situasi inilah yang memunculkan public distrust atas niatan birokrasi yang hendak melibatkan masyarakat dalam proses bernegara atau dalam program perwujudan good governance. Persoalan kedua adalah clientism, interaksi pemerintah dan pelaku bisnis yang berkembang selama ini tidak banyak menghasilkan pengusaha sejati yang sukses dengan memiliki etos bisnis yang kuat. Kolaborasi antara keduanya di era orde baru bukan dalam konteks untuk memberi keuntungan ekonomi bagi bangsa melainkan bagi pebisnis dan sang penentu kebijakan. Jadi clientism hanya menghasilkan pedagang kebijakan dan pengusaha yang hanya bisa tumbuh karena adanya dukungan fasilitas kebijakan. Situasi ketergantungan ekonomi semacam ini tak bisa melahirkan masyarakat madani yang semestinya mampu menghadirkan hubungan yang simetris negara dengan individu sebagai syarat munculnya interaksi yang baik antara keduanya (good governance). Persoalan ketiga yang menghambat terwujudnya good governance adalah patrimonialism yang mendudukan elit (yang minoritas) pada posisi di atas atau superior dan massa (yang mayoritas) pada posisi di bawah (inferior). Patrimonialisme, sebagai struktur kekuasaan yang monolitik mengerucut ke atas, menjadikan keputusan-keputusan penting dalam genggaman elit sementara kelompok massa hanya mengikuti kata akhir dari kelompok elit yang mengemudikan negara. Karena masyarakat madani membutuhkan kritik sebagai perangkat dalam melakukan interaksi, termasuk saat berhubungan dengan pengambilan kebijakan, patrimonialisme jelas menghambat upaya perwujudan good governance, yang di dalamnya mengandung prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan kontrol.

Memasuki tahun 1999, pemerintah meluncurkan suatu program guna membangkitkan kembali kehidupan sosial ekonomi masyarakat, program ini bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini di samping untuk menanggulangi masalah kemiskinan struktural yang ada di masyarakat, juga secara khusus dirancang untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi 1998 terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah khususnya yang berada di perkotaan. Sedangkan di pedesaaan diadakan program sejenis namun pelaksanaannya pada tingkat Kecamatan yakni Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dalam jangka pendek tujuan kedua program ini hampir sama, yakni untuk meningkatkan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha kecil.

Namun implementasi P2KP ternyata masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan sistem proyek maupun oleh karakter masyarakat. P2KP yang dalam pelaksanaannya menuntut partisipasi dari berbagai komponen masyarakat dapat terancam gagal justru oleh mekanisme dalam sistem proyek itu sendiri. Sistem proyek yang cenderung bekerja atas dasar pencapaian target secara kuantitatif, sering tidak sejalan (kurang responsif) terhadap kondisi faktual yang ada di lapangan. Salah satu kendala yang paling dirasakan oleh para pelaksana di lapangan adalah dalam mensinkronkan target-target yang ditetapkan oleh sistem proyek tersebut dengan proses berlangsungnya partisipasi masyarakat.

Kemudian di sisi lain, program yang menuntut partisipasi ini juga banyak mengalami kendala ketika diimplementasikan dalam masyarakat yang pada masa lalu cenderung diposisikan sebagai “obyek” dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Begitu juga sistem paternalistik yang masih kuat melekat di dalam kehidupan masyarakat, juga merupakan kendala tersendiri. Walaupun pada tingkat wacana pentingnya partisipasi dalam setiap program pembangunan sudah tidak diperdebatkan lagi. Namun pada tataran operasional nampaknya belum ada kesamaan langkah di antara pihak yang terlibat.

Pengkajian terhadap implementasi P2KP ini penting, di samping untuk memperoleh masukan bagi perbaikan program sejenis di masa mendatang, juga karena alasan moral, yakni untuk melihat manfaatnya bagi masyarakat, khususnya golongan miskin. Sebagaimana diketahui bahwa P2KP ini dibiayai dari pinjaman Bank Dunia yang kemungkinan besar akan menjadi beban anak cucu bangsa Indonesia kelak. Selayaknyalah penggunaan dana itu dipertanggungjawabkan dan diupayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Prioritas tentunya perlu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan agar dapat bersejajar dengan warga yang lainnya untuk hidup bersama-sama sebagai anak bangsa. Lebih dari itu pemanfaatan dana tersebut harusnya juga perlu diupayakan implikasinya bagi perbaikan di masa mendatang.

Ada dua permasalahan yang menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum membawa hasil yang maksimal termasuk yang dilaksanakan melalui P2KP. Pertama seringnya proyek-proyek bantuan kemiskinan tidak sampai pada sasarannya dan kedua kecenderungan menempatkan masyarakat sekedar sebagai obyek sehingga melemahkan potensi, kreativitas penerima bantuan. Terkait dengan permasalahan pertama, tidak adanya data tentang siapa dan dimana adanya warga miskin yang akan dientaskan menyebabkan para pelaksana di lapangan harus mengidentifikasi sendiri siapa atau kelompok masyarakat mana yang paling berhak menerima bantuan. Beragamnya konsep kemiskinan dan belum adanya kesepakatan mengenai batasan kemiskinan di antara para ahli, praktisi, maupun institusi telah menyebabkan “kesimpangsiuran” proses maupun hasil identifikasi kemiskinan yang dilakukan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Beberapa hal di atas sering menjadikan golongan miskin lebih sebagai komoditas bagi pihak-pihak tertentu, sedangkan proyek yang dilaksanakan tidak memiliki implikasi bagi peningkatan kesejahteraan golongan miskin sendiri.

Dalam penyelenggaraan P2KP kesulitan ini diatasi dengan cara menyerahkan kepada masyarakat setempat untuk menentukan sendiri siapa saja yang layak mendapatkan bantuan. Akan tetapi rupanya langkah yang ditempuh oleh proyek ini pun tidak serta merta dapat mengatasinya. Identifikasi kemiskinan oleh masyarakat ternyata masih diliputi pembiasan terkait dengan kurangnya kemampuan akses golongan miskin dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya identifikasi sasaran oleh masyarakat sendiri belum sepenuhnya menghasilkan output sebagaimana diharapkan.

Permasalahan kedua, yakni berkaitan dengan penempatan masyarakat sekedar sebagai “obyek” pada gilirannya akan menghambat berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Sebagaimana diketahui, P2KP merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan strategi penguatan kelembagaan sebagai landasan bagi berkembangnya keswadayaan masyarakat. Melalui lembaga ini diharapkan masyarakat akan meningkat kapasitasnya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi keberhasilan program ini tertumpu pada peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memfasilitasi warga masyarakat dalam bekerja sama guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Meski belum seluruh kota di Indonesia mendapatkan manfaat dari program ini, namun sedikitnya 6.405 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah terbentuk. BKM ini tersebar di 1.125  kecamatan di  235 kota/kabupaten dari 32 propinsi. Ditargetkan pada tahun 2009, P2KP akan menjangkau 5.263 kecamatan. P2KP dinilai strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat. Program ini sangat sejalan dengan upaya pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) 2015 yang menginginkan 50% dari total masyarakat yang ada dibawah garis kemiskinan.

Apakah yang disebut dengan Human Development Report yang di dalamnya terdapat Human Development Index? Mahbub ul Haq, pendiri the Human Development Report, menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi orang untuk menikmati kehidupan lebih lama, sehat dan kreatif. Pembangunan didasari untuk memperbesar pilihan atau akses rakyat dalam memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan gizi dan nutrisi yang lebih baik, mendapatkan pelayanan kesehatan, keamanan, mata pencaharian, perlindungan dari kejahatan keamanan dan kekerasan fisik, kepuasan berlibur, kebebasan berbudaya dan berpolitik serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Seluruh upaya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia berdasarkan pada ukuran kualitas kehidupan dan lingkungan, yang pada akhirnya mewujudkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sebagaimana United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut sejak tahun 1990, UNDP mengeluarkan laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia untuk negara-negara di dunia. Salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia adalah melaui Human Development Index (HDI) yang dikenal dengan istilah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM meliputi ukuran gabungan dari tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama, kesehatan, diukur dengan harapan hidup dari tiap kelahiran dan usia lama hidup. Kedua, pendidikan, diukur oleh tingkat keaksaraan atau melek huruf umur 15 tahun atau lebih. Ketiga, standar hidup diukur dari keseimbangan daya beli dengan penghasilan. Indeks tidak secara komprehensif mengukur pembangunan manusia, seperti indikator penting ketidaksetaraan gender atau pendapatan dan yang lebih sulit mengukur indikator seperti hak asasi manusia dan kebebasan politik. Apakah hanya dengan tiga dimensi tersebut mampu untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu negara, apakah hanya dengan melakukan kuantifikasi terhadap berapa jumlah penduduk yang melek huruf dapat menjadi indikator pembangunan dikatakan berhasil, kemudian bentuk pembangunan yang berhasil itu pembangunan dengan konsep seperti apa?

Saya jadi teringat pengalaman saya mengikuti salah satu proyek yang didanai oleh kantor Bank Dunia Jakarta, proyek tersebut mengukur sejauh mana tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mampu diselenggarakan di Indonesia. Ada beberapa yang harus dilakukan seperti wawancara dengan perangkat desa, wawancara dengan pihak sekolah dasar dan menengah di suatu Kecamatan dan wawancara dengan kader posyandu di suatu Desa dan akhirnya wawancara ke lingkup yang lebih sempit yakni ke dalam rumah tangga. Dari sana saya melihat banyak sekali indikator yang digunakan oleh Bank Dunia dalam melihat tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan banyak sekali pula data Indonesia yang terkumpul, saya sampai berprasangka apakah data yang dimiliki oleh kantor Bank Dunia di Jakarta lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh aparat pemerintahan kita. Kembali lagi kepada konsep pembangunan, di dalam opini saya pembangunan bukanlah suatu pertumbuhan atau perkembangan, pembangunan bukanlah konsep seperti pohon yang berbuah yang kemudian dapat kita hitung berapa banyak buah dari suatu pohon tersebut dan berapa banyak buah yang busuk dari pohon tersebut.

Indonesia harusnya mampu untuk dapat belajar dari kegagalan konsep trickle down effect yang dicanangkan oleh para teknokrat orde baru, konsep pembangunan yang hanya disederhanakan dengan melakukan pembangunan terlebih dahulu di kalangan ekonomi atas, maka setelah ekonomi atas mampu berdaya kemudian pembangunan akan menetes ke golongan yang lebih bawah. Kemudian apa yang terjadi setelah dijalankan konsep tersebut, yang terjadi adalah yang semakin berdaya dan semakin berjaya hanyalah golongan ekonomi atas, kemudian golongan ekonomi atas tersebut menghasilkan golongan konglomerat. Golongan konglomerat yang kemudian banyak mendapat privilese dan kemudahan-kemudahan, hingga akhirnya pemerintah sampai mengelurkan dan berhutang dengan memberi KLBI dan BLBI kepada bank-bank para konglomerat yang sudah gagal dalam mengurus bank mereka dan gagal dalam melakukan manajemen resiko terhadap hutang mereka. Oh Indonesia…